Pemerintah Australia dan Selandia Baru pada hari Selasa mengumumkan bahwa mereka mengirim pesawat untuk mengevakuasi warga negara mereka dari Kaledonia Baru yang dilanda kekerasan.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengonfirmasi bahwa Australia telah mendapat izin dari otoritas Prancis untuk melakukan dua penerbangan guna mengevakuasi warga negara dan wisatawan lainnya dari Kaledonia Baru di tengah kerusuhan yang melanda kepulauan Pasifik Prancis, tempat masyarakat adat telah lama mengupayakan kemerdekaan dari Prancis.
“Kami terus berupaya untuk penerbangan selanjutnya,” tulis Wong di platform media sosial X pada hari Selasa.
Departemen Luar Negeri mengatakan 300 warga Australia berada di Kaledonia Baru.
Selandia Baru juga mengumumkan pihaknya mengirim pesawat pada Selasa untuk mengevakuasi 50 warga negaranya dari Noumea, ibu kota kepulauan Pasifik, yang merupakan penerbangan pertama dari serangkaian usulan penerbangan untuk membawa pulang warganya.
“Warga Selandia Baru di Kaledonia Baru telah menghadapi hari-hari yang penuh tantangan – dan memulangkan mereka merupakan prioritas mendesak bagi pemerintah,” kata Menteri Luar Negeri Winston Peters.
“Bekerja sama dengan Prancis dan Australia, kami sedang mengerjakan penerbangan berikutnya dalam beberapa hari mendatang.”
Setidaknya enam orang tewas dan ratusan lainnya terluka di Kaledonia Baru sejak kekerasan meletus pekan lalu menyusul reformasi pemilu yang kontroversial yang disahkan di Paris.
Sekitar 270 perusuh telah ditangkap pada hari Selasa, dan jam malam mulai pukul 18.00-06.00 diberlakukan di negara kepulauan yang berpenduduk sekitar 270.000 jiwa itu.
Prancis telah mengirimkan lebih dari seribu personel keamanan, dan ratusan lainnya akan tiba pada Selasa, dalam upaya meredam kerusuhan dan memulihkan kendali.
Bentrokan bersenjata, penjarahan, pembakaran dan kekacauan lainnya mengubah sebagian ibu kota, Noumea, menjadi zona terlarang. Dengan kolom asap yang mengepul ke langit, mobil-mobil yang terbakar berserakan di jalan, tempat usaha dan toko digeledah, dan gedung-gedung menjadi reruntuhan berasap.
Telah terjadi ketegangan selama beberapa dekade antara penduduk asli Kanak yang menginginkan kemerdekaan dan keturunan penjajah yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.
Kerusuhan meletus pada 13 Mei ketika badan legislatif Perancis di Paris memperdebatkan amandemen konstitusi Perancis untuk mengubah daftar pemilih Kaledonia Baru. Majelis Nasional di Paris menyetujui rancangan undang-undang yang, antara lain, akan memungkinkan penduduk yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan provinsi.
Para penentang khawatir tindakan tersebut akan menguntungkan politisi pro-Prancis di Kaledonia Baru dan semakin meminggirkan suku Kanak yang pernah menderita akibat kebijakan segregasi yang ketat dan diskriminasi yang meluas.