Pemerintah Provinsi Bali, dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Investasi, telah memulai proses tender untuk pembangunan sistem transportasi massal bawah tanah yang baru. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan memperlancar transportasi di Bali.
Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengumumkan di Denpasar bahwa Jamkrida Bali Mandara dan Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) akan memimpin pengembangan infrastruktur untuk sistem bawah tanah ini. “SBDJ telah memulai tender investasi melalui proses kualifikasi untuk mencari mitra investasi global yang sesuai untuk proyek kereta massal Bali,” katanya.
Delapan investor besar telah menunjukkan minat, termasuk tiga dari Eropa, dua dari Tiongkok, satu dari Malaysia, dan dua dari Indonesia. Sang Made menekankan bahwa tender ini merupakan tonggak penting dalam meningkatkan infrastruktur pariwisata Bali, dengan kereta bawah tanah diharapkan segera beroperasi.
Sistem kereta bawah tanah yang diusulkan akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Central Parking Kuta, Seminyak, dan Canggu di Kabupaten Badung, dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Meskipun angka investasi spesifik masih dihitung, keputusan untuk mengembangkan transportasi umum bawah tanah didorong oleh jalan-jalan sempit yang penuh dengan infrastruktur seperti hotel, vila, bar, kafe, dan rumah-rumah penduduk setempat.
Dengan lebih dari 15 juta wisatawan mengunjungi Bali pada tahun 2023 dan target 20 juta pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali mengantisipasi pertumbuhan jumlah wisatawan yang terus meningkat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menekankan perlunya fasilitas pendukung yang memadai dan sistem pembiayaan yang efisien untuk mengakomodasi lonjakan ini. “Ini adalah model investasi yang berfokus pada pariwisata, sepenuhnya berinvestasi dan mengelola pasar wisata yang ada,” katanya.
Tiket untuk kereta bawah tanah diharapkan tidak disubsidi, mencerminkan fokus utama area ini pada pariwisata dan bisnis. Bahlil mencatat bahwa model pembiayaan ini bisa menjadi tolok ukur, tidak bergantung pada anggaran negara atau daerah, menarik wisatawan berkualitas tinggi, dan menghasilkan sumber pendapatan baru untuk memposisikan Bali sebagai tujuan utama.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan bahwa pengembangan infrastruktur bawah tanah harus menghormati lingkungan dan budaya Bali. Dia menyerukan regulasi segera tentang perencanaan tata ruang bawah tanah, dengan mengambil inspirasi dari praktik yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo selama masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta.
“Mudah-mudahan proyek ini bisa segera terwujud. Proyek ini harus ramah bisnis, ramah penduduk, ramah lingkungan, dan ramah budaya untuk memperkaya Bali tanpa merusaknya,” Suharso menyimpulkan.